Komisi VI DPR Pantau Bandara Ngurah Rai

16-02-2015 / KOMISI VI

Sentuhan desain arsitektur modern terlihat begitu megah menghiasi Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Outlet-oulet modern tampak lebih dominan ketimbang outlet para pelaku UKM. Hal ini sempat menjadi kritik Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke Bali.

Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR yang dipimpin Achmad Hafisz Tohir berkesempatan mamantau fasilitas dan pelayanan di Bandara Ngurah Rai, Sabtu (14/2). Tim kunker mendapat banyak penjelasan dari Direktur Bisnis Pengembangan dan Pemasaran PT. Angkasa Pura I Robert D. Waloni. Outlet UKM  memang tersedia di bandara, walau menempati titik yang tidak luas.

Ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan, baik domestik dan internasional tak luput dari pantauan Komisi VI. Agenda pemantauan ini terkait dengan program PMN kepada sejumlah BUMN. Dan PT Angkasa Pura termasuk yang menerima dana PMN untuk pengembangan bisnisnya.

“Untuk itu kita mengadakan kunjungan spesifik ke air port yang dikelola Angkasa Pura.  Kita juga menerima aspirasi dari masyarakat Bali yang menyampaikan keluhan-keluhannya,” kata Hafisz.

Tim kunker spesifik Komisi VI yang ikut berkunjung ke Bali adalah Nyoman Damantra, Gde Sumarjaya Linggih, M. Hekal, Nurzahedi, Bambang Haryo Soekartono,Melani Suharli, Neng Eem Marhamah, M. Nasim Khan,Refrizal, dan Zulfan Lindan. Sebelumnya, tim kunker juga mengadakan pertemuan dengan, Hutama Karya, Waskita Karya, PPPI, ASDP, dan Angkasa Pura I. (mh)/foto:husein/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...